img_head
BERITA

Pengucapan Ikrar Bersama Aparat Pengadilan Negeri Palu

Des17

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 173 Kali


Palu, 14 Desember 2018 dihalaman Kantor Pengadilan Negeri Palu, seluruh aparat Negeri Palu telah melakukan pengucapan dan penandatanganan Ikrar terkait dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengucapan dan Pendangatangan ikrar tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim Karir, Para Hakim Ad hoc PHI dan Ad hoc Tipikor, Pejabat fungsional dan struktural, Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Palu, telah berikrar bahwa :

  1. Bahwa kami siap meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Pengadilan Negeri Palu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;
  2. Bahwa kami siap memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung RI.;
  3. Bahwa kami siap memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya dibidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan Negeri Palu antara lain:
  1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  5. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/ P.KY /IV/2009 tentang  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
  7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang    Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011  tanggal 9 Februari 2012.

4. Bahwa kami siap apabila Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan dibawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh Pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun  Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;

  • Galeri